Jakarta - Ketua Umum Gapta Law Office yang juga salah satu Pendiri FWJ Indonesia Richard William sayangkan adanya oknum Perwira Tinggi Polri melakukan tindakan yang menciderai citra Polri.
Dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Richard menyebut prank oknum Perwira Tinggi Polri terhadap Presiden Jokowi dan calon Akpol lulusan tahun 2018 telah melanggar etika yang sangat tidak beradab.
Dia juga menyebut undangan pelantikan di Istana Negara bagi para calon Akpol lulusan 2018 dengan nama Abdu Navi Giovani menggunakan Korps Polri yang isinya Surat Keterangan Palsu merupakan perbuatan melanggar hukum.
"Kami kaget juga, kok bisa seorang Perwira tinggi Polri mengeluarkan undangan surat keterangan palsu. Bahaya itu dan bisa merusak citra Polri," kata Richard, Minggu (18/06/2023).
Persoalan ini dijelaskan Richard merupakan persoalan serius bahkan seorang Perwira tinggi Polri dengan mudahnya melakukan hal keji dan menipu Presiden nya sendiri serta calon Akpol yang akan dilantik.
"Kami berkomitmen demi menjaga dan mengawal konstitusi agar prilaku oknum Perwira tinggi Polri itu segera ditindak demi menjaga Citra Polri yang lebih baik sesuai presisi dan Amanah konstitusi," ucapnya.
Sebagai kuasa hukum Abdu Navi Giovani, dia juga menuding perilaku oknum Perwira Tinggi Polri itu bukan sifat ksatria. "Sangat berani dia membuat surat undangan keterangan palsu, hanya untuk memenuhi nafsu ketamakan dan yang lebih parahnya melakukan aksi prank kepada Jokowi," jelasnya.
Dan ini merupakan sejarah terburuk bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia kedepan. Bagaimana tidak! Kalau Presiden saja bisa diberlakukan seperti ini, pasti masyarakat para pencari keadilan juga akan mengalami hal serupa.
Atas kejadian ini. Dia berencana akan datangi Menkopolhukam RI Mahfud MD, guna menyerahkan surat tembusan dalam perkara itu.
"Kita akan datangi Mahfud MD nanti, meski sebelumnya kami sudah sampaikan ke Presiden melalui Persuratan di Sekretarian Negara pada Jum’at tanggal 16 Juni 2023 kemaren," terang dia.
Hal itu ditegaskan Richard William selaku Kuasa Hukum Lulusan Akpol Tahun 2018. bahwa persoalan ini baru terungkap dan terbongkar setelah adanya aduan dan bukti-bukti kuat yang dapat dijadikan acuan perlawanan hukum.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jolowi) melantik 724 lulusan Akademi TNI serta Akademi Kepolisian menjadi perwira remaja di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/07/2018).
Dalam upacara Prasetya Perwira, Presiden menjadi inspektur upacara. Selain dihadiri para lulusan akademi aparat negara itu, upacara juga dihadiri oleh keluarga para perwira remaja yang dilantik.
Lulusan akademi yang dilantik itu terdiri dari 225 lulusan Akademi Militer, 102 lulusan Akademi Angkatan Laut, 119 lulusan Akademi Angkatan Udara, dan 278 lulusan Akademi Kepolisian.
"Atas nama pribadi, atas nama masyarakat, atas nama bangsa, atas nama negara, saya menyampaikan selamat atas pelantikan saudara-saudara, para ksatria muda sebagai perwira remaja TNI dan Polri," kata Presiden saat membacakan amanat upacara. (Rds)
