Batam - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung komitmen PT PLN Batam dalam meningkatkan keandalan pasokan tenaga listrik melalui pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu pada acara Diseminasi RUPTL PT PLN Batam 2023-2032 di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (26/05/2023).
“Melalui pengesahan RUPTL tersebut, diharapkan dapat tercapai sistem tenaga listrik PT PLN Batam yang lebih andal untuk kebutuhan industri, bisnis termasuk data center dan rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di Batam,” ujar Jisman.
Pada tanggal 19 Mei 2023 yang lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah mengesahkan RUPTL PT PLN Batam 2023-2032 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 93.K/TL.01/MEM.L/2023 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam tahun 2023 sampai dengan tahun 2032.
Saat ini pasokan tenaga listrik PT PLN Batam seluruhnya bersumber dari pembangkit fosil yang terdiri dari pembangkit berbahan bakar gas sebesar 142,5 MW dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 39 MW yang dioperasikan oleh PT PLN Batam. Selain itu terdapat juga pembangkit berbahan bakar gas sebesar 315,4 MW dan batu bara sebesar 99 MW yang bekerjasama dengan Independent Power Producer (IPP).
Sebelumnya PT PLN Batam telah memiliki RUPTL, namun rencana pembangkit yang ada dalam RUPTL tersebut belum dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan tenaga listrik dan belum mengantisipasi tuntutan tenant akan kebutuhan green energy.
Dalam RUPTL 2023-2032, PT PLN Batam memproyeksikan kebutuhan tenaga listrik 10 tahun ke depan akan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6% per tahun. Peningkatan kebutuhan tersebut akan dipasok dengan tambahan daya sejumlah 860 MW yang terdiri dari PLTS 126 MW, PLTG 50 MW, PLTGU 159 MW dan PLTMG 125 MW serta dan kerja sama antarwilayah usaha dengan PT PLN (Persero) 400 MW.
Ini merupakan pertama kalinya PT PLN Batam memiliki RUPTL dengan lompatan target bauran EBT yang signifikan yaitu mencapai 24% pada tahun 2026 dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 35% pada tahun 2032. Peningkatan bauran EBT tersebut akan dicapai dengan pengembangan PLTS di Pulau Batam dan penyaluran tenaga listrik berbasiskan EBT dari grid Sumatera melalui interkoneksi Sumatera-Batam nantinya.
“Proyeksi bauran EBT yang pada akhir periode RUPTL sebelumnya hanya sekitar 0,5% dan meningkat pada RUPTL terbaru menjadi sekitar 35%, lebih tinggi dari target nasional tahun 2032. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam mendorong transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE),” Jisman menambahkan.
Untuk mengimplementasikan rencana dalam RUPTL PT PLN Batam tersebut, Jisman menyebut pentingnya kontribusi dan peran aktif dari para stakeholder termasuk PT PLN (Persero) dalam merealisasikan Interkoneksi Sumatera-Batam-Bintan. Ia mengharapkan para pemangku kepentingan dapat mendukung terwujudnya peningkatan keandalan pasokan listrik di Batam.
Sementara itu, Ditrktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra menyampaikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang mencapai 6,84% pada tahun 2022, menjadikan Batam sebagai menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia .
“Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam menjadi tantangan tersendiri bagi PLN Batam untuk menyediakan energi listrik yang andal dan inovatif. Maka dari itu PLN Batam menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2023-2032 dengan penambahan MVA tersambung, kapasitas pembangkit, penambahan bauran energi, jaringan transmisi, kapasitas gardu induk, jaringan distribusi dan prognosa penambahan pelanggan,” jelas Irwansyah.
Irwansyah menambahkan demi menjaga keandalan ketersediaan listrik bagi pelanggan, dan peningkatan kapasitas energi hijau PT PLN Batam berkomitmen mencapai bauran energi dari EBT sebesar 25% pada tahun 2027 dan 34,7% pada tahun 2032. PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam telah merencanakan interkoneksi Sumatera-Batam dari sumber EBT (Energi Baru Terbarukan) sebesar 300 MW pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 400 MW pada tahun 2030.
“Semoga dengan penambahan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat mendukung program pemerintah untuk mempercepat pencapaian Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, dan itu perlu dukungan Bapak/Ibu stakeholder sekalian,” pungkas Irwansyah. (Rds)
