Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai diseret-seret oleh pihak tertentu dengan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mendengar hal tersebut Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini langsung memberi tanggapan.
PKS mulai kena senggolan kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang diduga sunat dana umat dan akhirnya menjadi bola liar.
Di media sosial (medsos) mulai muncul nama politisi PKS Jazuli Juwaini lantaran Ketua Majelis Pertimbangan (MPW) PKS Banten Sudarman Ibnu Murtadho menjadi Ketua Dewan Pengawas ACT.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menepis anggapan yang menyebut dirinya terkait dengan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Dia menegaskan dirinya bukanlah pendiri maupun pengurus di lembaga yang sedang jadi sorotan publik tersebut.
“Saya tidak ada kaitan dengan ACT. Saya tidak ikut mendirikan, tidak pernah bekerja di ACT, dan tidak pernah mendapat gaji dari ACT,” kata legislator dari Dapil II Banten ini, Rabu (06/07).
Mantan ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan PKS itu juga membantah tuduhan yang menyebut parpolnya terkait dengan ACT.
Jazuli justru merasa heran karena kisruh ACT yang bermula dari konflik internal ternyata meluas, bahkan menjadi isu liar yang menyeret-nyeret nama PKS.
“Masalah utamanya konflik di internal ACT, mereka saling pecat, kenapa jadi lari ke PKS?,” tegas Jazuli Juwaini.
Belakangan ini di media sosial muncul narasi yang mengaitkan Yayasan ACT dengan Jazuli dan PKS.
Narasi itu menyebut Ketua MPW PKS Banten Sudarman Ibnu Murtadho menjadi Ketua Dewan Pengawas ACT.
Informasi lain menyebutkan Sudarman menjadi pimpinan Yayasan Rahmatan Lil’alamin.
Jazuli disebut-sebut sebagai pembina yayasan yang memiliki Sekolah IT Insan Citra itu. Namun, Jazuli mengaku tidak mengetahui Sudarman bekerja di ACT.
“Saya pun baru tahu dari media bahwa Pak Sudarman kerja di ACT, karena tidak pernah memberi tahu saat rapat yayasan dan memang tidak ada kewajiban untuk memberi tahu juga dia bekerja di mana,” katanya.
Menurut Jazuli, Yayasan Rahmatan Lil’alamin dan ACT merupakan dua entitas berbeda yang tidak bisa dikaitkan secara langsung.
“Apakah kalau Pak Sudarman jadi pengurus suatu yayasan, lalu tidak boleh bekerja di tempat lain untuk menghidupi anak istrinya?,” kata Jazuli merespon tudingan yang mengaitkan PKS dengan ACT. (Jsc)
