Jakarta - Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto mendorong adanya evaluasi berkala terhadap penjabat (Pj) kepala daerah. Penilaian itu perlu melibatkan publik supaya pembangunan di daerah konsisten hingga pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Evaluasi ini mengantisipasi potensi kerja Pj yang ditunjuk fluktuatif," kata Arif dalam diskusi di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Jakarta Timur, Senin, 20 Juni 2022.
Arif menyebut kemungkinan kinerja Pj kepala daerah yang baik di tahun pertama menjabat. Evaluasi dari publik penting untuk memastikan kinerja Pj tetap moncer.
Sebaliknya, ada kemungkinan Pj bekerja kurang baik di tahun pertama lantaran butuh adaptasi. Kinerjanya bisa melonjak berkat evaluasi berkala di tahun kedua menjabat.
"Karena pertanggungjawaban mereka bukan hanya ke Menteri Dalam Negeri tapi terutama juga pada masyarakat yang mereka pimpin," papar Arif.
Arif mengatakan evaluasi berkala juga berfungsi memperkuat legitimasi politik. Sebab, mereka tidak hanya membutuhkan dukungan administratif namun juga politik.
Menurut Arif, upaya itu untuk mencegah resistensi politik. Salah satunya penunjukan Pj Bupati Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yakni Dahri Saleh yang mengundurkan diri 15 menit setelah dilantik.
"Bukan tidak mungkin alasan pengunduran diri karena resistensi politik meski tidak sampaikan secara terbuka," ujar dia.
Selain itu, evaluasi berkala tidak hanya mendorong tingkat penerimaan di wilayah terkait. Melainkan juga sejalan dengan semangat demokrasi yaitu partisipasi publik.
"Jangan diabaikan suara warga, jangan-jangan ada pandangan berbeda dari tokoh masyarakat," ucap Arif. (Jsc)
